http://kask.us/2203435 Share on twitter
Pemimpin Jangan Politisasi PendidikanSuara Medeka, SAMPAI saat ini masalah pendidikan masih memprihatinkan. Banyak sekolah rusak, SDM guru masih kurang, para pengajar masih belum sejahtera, dan masih banyak lagi masalah pendidikan yang belum terselesaikan. Padahal Pemerintahan SBY-JK menjanjikan bahwa dalam 10 tahun ke depan pendidikan di Indonesia sudah memenuhi standar. Menurut Anggota DPD Jateng, Dr H Sudharto MA, masalah tersebut disebabkan tidak adanya kepastian target karena ada politisasi pendidikan oleh pemerintah daerah. Padahal sudah ada komponen yang memengaruhi mutu pendidikan. ’’Rekomendasi saya hingga saat ini adalah agar mutu pendidikan masih menjadi kewajiban pemerintah pusat,’’ tambahnya.Sebagai ketua Panitia Khusus Pendidikan yang mewakili Provinsi Jawa Tengah, seluruh persoalan yang diserahkan provinsi dan kabupaten/kota termasuk masalah pendidikan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati atau wali kota sebagai pemimpin daerah. Untuk urusan pendidikan perlu pemimpin yang tepat guna menggali potensi daerah. Sebagai pemimpin daerah harus mampu mengelola konflik. DPD juga merekomendasikan untuk masalah pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan adalah penggerak ekonomi masyarakat yang adil dan makmur menurut Undang-undang Dasar 1945. Pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, wajib belajar untuk siswa sekolah dasar adalah kewajiban pemerintah untuk membiayainya, tapi sekarang kenyataannya tidak. Hal itu karena ada politisasi pendidikan oleh pemimpin di daerah, sehingga semuanya tidak bisa terealisasi.Kewajiban utama pemimpin adalah membuat orang-orang bergerak dengan ikhlas sesuai dengan keberagaman. Bukan kepemimpinan yang dumeh, karena pemimpin harus ingat dengan kata ojo dumeh. Selain itu pemimpin harus paham dengan filosofis bidang pekerjaannya yang dipimpin. Pemimpin dalam setiap bidang mempunyai landasan filosofis kerja karena pemimpin diproses di dalam pendidikan dan praktik akan memperkuat kemampuan filosofis kerjanya.(Anggun Puspita-41)inilah repotnya kalau pemimpin getol ke politik, sehingga semua aspek kehidupan dipolitisir. makanya jangan kaget kalau nantinya anak didik menjadi kurang berkualitas, target wajar tak optimal hasilnya. kemiskinan tak beranjak mengecil jumlahnya, karena kualitas rakyatnya yang rendah akibat kurang pendidikannya. pemimpin yang pinter jangan pinternya cuma untuk minteri rakyat yang sebenarnya perlu pelayanan yang baik, agar dapat sama-sama menikmati negeri yang gemah ripah loh jinawi ini, bukan malah makin miskin di negeri yang kaya raya sumber daya alamnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar